Dukungan Cagub dan Cabup di Kabupaten Pati

0
358

Kabupaten Pati – Mediatransnusa.Com – Deklarasi dukungan pada Ahmad Luthfi dan Sudewo dilakukan para Kepala Desa Kabupaten Pati Kamis, 20 Juni 2024. Menjadi Viral dan perbincangan hangat di media sosial. Bentuk dukungan para kepala desa kepada tokoh tokoh tertentu terkait pemilu adalah hal yang wajar dan sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah Tanah Air. UU Pilkada pasal 370, pasal 371 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa larangan ASN maupun kades, bukanlah larangan mutlak, tetapi adalah larangan terbatas, yaitu dilarang terlibat kampanye pada masa tahapan pilkada. Kamis (28/6/24).

READ  CAWAPRES No Urut 3 Mahfud Sambangi Markas PPP Lebak, Didoakan Menang Pemilu 2024

Apalagi dalam UU Pilkada, tidak ada larangan bagi kades untuk berpolitik,
UU desa tentang larangan terhadap Kepala Desa terkait Pilkada di atur secara jelas dan tegas dalam Pasal 29 khusus nya ayat g: dilarang menjadi pengurus partai politik
ayat j: dilarang kampanye pemilu dan pilkada larangan tersebut bukan larangan mutlak, tetapi larangan terbatas akan keterlibatan kampanye pada tahapan penyelenggaraan pilkada.

READ  Dedi Suhandi.SE Caleg DPRD No.7 Dari Partai Demokrat Berbagi Kasih Dihari Jum'at Penuh Berkah

Kepala desa dalam UU desa adalah Kepala desa oleh UU Desa pasal 35, adalah jabatan politik yg dihasilkan dari pemilihan langsung oleh penduduk Desa.

Maka kepala desa itu boleh berpolitik dengan beretika, tanpa melanggar aturan perundangan. UU Desa pasal 29 maupun UU pilkada pasal 370, 371 , bila dianggap abu abu dan tidak selalu kontroversial
Maka tugas dari semua partai politik di DPR untuk merevisi nya.

READ  Struktur Tim Alih Kemudi Dibentuk, Tim Jadwalkan Alih Kemudi Pariwisata di Cinangka

Bawaslu dalam kewenangannya memang harus menyerap dan menindak lanjuti respon masyarakat terhadap deklarasi para kades di Kabupaten Pati, walaupun bentuk deklarasi tersebut bukanlah pelanggaran UU Pilkada. Demikian juga dalam UU Desa, deklarasi para kades bukan bentuk penyalahgunaan wewenang dan bukan pelanggaran UU Desa.

Dr. Torang Manurung, SE.,MM., SH., MH. (Pemerhati Hukum)

(Elman)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini